PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Fifink Praiseda Alviolita; Roni Sulistyanto Luhukay

doi:10.26877/m-y.v4i2.8449

PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Fifink Praiseda Alviolita, Roni Sulistyanto Luhukay

Abstract

Pembangunan gudang logistik Polres Lamongan, sebagai salah satu elemen infrastruktur publik, perlu dilakukan pengawasan dengan tingkat efisiensi yang tinggi untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian. Beberapa masalah operasional telah muncul yang menghambat penyelesaian tepat waktu. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pengiriman material yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam proyek pembangunan Gudang Logistik Polres Lamongan, dengan fokus pada peran kontraktor, supplier, konsultan, dan pemilik proyek. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara variabel independen (lingkungan kerja, keterlambatan material, peralatan, tenaga kerja, dan perubahan desain) dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap keterlambatan proyek, dengan nilai beta 0,455, diikuti oleh perubahan desain yang memiliki pengaruh positif meskipun kecil. Sementara itu, faktor lingkungan kerja, keterlambatan material, dan peralatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Untuk mengatasi keterlambatan, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam koordinasi antar pihak terkait, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih matang. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk meningkatkan pengelolaan proyek konstruksi dan mencegah keterlambatan yang tidak terduga pada proyek-proyek serupa di masa depan.

Keywords

Islamic parenting; community empowerment; PKK mothers; parenting skills; family education

Full Text:

PDF

References

N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2006, hlm. 1

UUD NRI 1945 dalam Alinea IV Pembukaan

Jimly Asshiddiqie,2010, Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Raja Grafindo Persada, Jakarta.,hlm 3

Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, hlm. 8

Wahyu Mega Pratiwi, Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan Pada Persahaan Manufaktur, Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya. 2014. Hlm. 7

Prayekti Murharjanti dkk, Menuju Peradilan Pro Lingkungan, Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL), Jakarta, 2009, hlm. 1

Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia 2006, KNLH, 2007, hlm. 14.

Bambang Sugiri, Pergeseran Kebijakan Hukum Pidana tentang Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tidak Diterbitkan, Malang, 2012, hlm. 3.

Jati Andrianto, Pentingnya Akuntansi Di Era Green Market, http://www.financeindonesia.org/content.php?3. diakses tanggal 15 Maret 2015.

Ibid.,

Wahyu Mega Pratiwi, 2014, Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan pada Korporasi Manufaktur, Universitas Negeri Surabaya, hlm 8.

Jati Andrianto, 2007. Pentingnya Akuntansi Di Era Green Market, http://www.financeindonesia.org/content.php?3. Diaksestanggal 15 Maret 2015.

Anomim, Jalan Panjang Audit Lingkungan, Akuntan Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 10.

Ina Setyaningtyas, Penerapan Enviromental Cost Accounting Pada PG. Modjopanggoong di Kabupaten Tuungagaung (online), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, http://download.portalgaruda.org/article.php?article=119192&val=5455, 5 April 2015

http://finance.detik.com/read/2012/07/14/154959/1965426/4/ribuan-korporasi-tambang-di-ri-hanya-10-yang-jalankan-csr, di akses pada hari 12 april 2020 pukul 16;00 wib.

Ina Setyaningtyas, Penerapan Enviromental Cost Accounting Pada PG. Modjopanggoong di Kabupaten Tuungagaung (online), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Hlm3

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009 (Revisi). Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta. 2009.

Pasal 49 UU PPLH ayat 1, 2 dan 3

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, Hal. 96.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2007, Hal. 391.

Verani Carolina dkk, Akuntansi Lingkungan: Solusi untuk Problematika Penerapan Corporate Social Responsibility di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional â€œProblematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner).

M. Gaffikin, Accounting Theory Research, Regulation and Accounting Practice, N. S. W.: Pearson Education, 2008

lampiran I Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan.

Pasal 50 dan 51 UU PPLH tanpa mengurangi makna yang terkandung.

Data Jaringan Advokasi Tambang Provinsi Kalimantan Timur.

Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Hiro Tugiman, Menuju Audit Internal Organisasi Yang Efefektif. 2004, hlm. 58.

Ibid.,

Hasan Asyâ€™ari, Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Modal Sosial Pada Pt Newmont, 2009, tesis, tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 12.

Rachman,Panduan Lengkap Perencanaan CSR, 2011,Jakarta, Penebar Swadaya, hlm. 37.

Andi Mapisangka, Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat, 2009, JESP Vol. 1, No. 1, hlm. 40.

Tim Penyusun Universitas Parahayangan., Op.Cit. hlm. 5.

Hasan Asyâ€™ari, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada Pt Newmont, 2009, tesis, tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 78.

. Ibid., hlm 79

Verani Carolina, dkk. Op.cit, hlm 7

Environmental Accounting Guidelines, 2005, Ministry of Environment Japan)

Ibid.,

DOI: https://doi.org/10.26877/m-y.v4i2.8449