PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Cholida Hanum

doi:10.26877/m-y.v4i1.8078

PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Cholida Hanum

Abstract

Pembangunan gudang logistik Polres Lamongan, sebagai salah satu elemen infrastruktur publik, perlu dilakukan pengawasan dengan tingkat efisiensi yang tinggi untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian. Beberapa masalah operasional telah muncul yang menghambat penyelesaian tepat waktu. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pengiriman material yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam proyek pembangunan Gudang Logistik Polres Lamongan, dengan fokus pada peran kontraktor, supplier, konsultan, dan pemilik proyek. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara variabel independen (lingkungan kerja, keterlambatan material, peralatan, tenaga kerja, dan perubahan desain) dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap keterlambatan proyek, dengan nilai beta 0,455, diikuti oleh perubahan desain yang memiliki pengaruh positif meskipun kecil. Sementara itu, faktor lingkungan kerja, keterlambatan material, dan peralatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Untuk mengatasi keterlambatan, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam koordinasi antar pihak terkait, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih matang. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk meningkatkan pengelolaan proyek konstruksi dan mencegah keterlambatan yang tidak terduga pada proyek-proyek serupa di masa depan.

Keywords

Reformasi, Regulasi, Restrukturisasi, Birokrasi

Full Text:

PDF

References

Bakti, La Ode Muhammad Elwan. (2018). Analisis Restrukturisasi Birokrasi dalam Pengembangan Good Governance pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, Jurnal Publicuho Vol. 1 No. 3 Oktober 2018.

Bappenas. (2011). Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi, Jakarta.

Faiz Muhlizi. (2017). Arfan Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 6 Nomor 3 Desember 2017

Fuady. (2009). Munir Teori Negara Hukum Moderen (Rechstaat), Bandung.

F. Funk, William and Richard H. Seamon. (2009). Administratuve Law: Examples and Explanation, Aspen Publisher.

Henry Minzberg. (1992). Structure in Fives: Designing Effective Organization, (New Jersey: Prentice Hall Inc).

Manan, Bagir, (2002). Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta,FH UII Press.

Setiadi, Wicipto. (2018). Implikasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha, Volume 7 Nomor 3 Desember 2018

Suhartono. (2011). Pengahrmonisasian Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. (2017). Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Suhayati, Monika. (2020). Urgnesi pembentukan badan Regulasi nasional, Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI, Info Singkat Vol XII No. 3/I/Puslit/Februari/2020

Strong, C.F. (1997). Modern Political Constitution, Oxford University Press

M. Gaus, John. (1942). The Casse for Integration of Administrative Agencies, dalam journal of the American of Political and Social Science, 1942, Volume 221.

Trijono, Rachmat Dkk. (2019). Urgensi Pembentukan Lembaga/ Kementerian Legislasi Nasional, Jakarta: Balitbangkumham Press.

DOI: https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.8078