PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Nenny Dwi Ariani

Abstract


Pembangunan gudang logistik Polres Lamongan, sebagai salah satu elemen infrastruktur publik, perlu dilakukan pengawasan dengan tingkat efisiensi yang tinggi untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian. Beberapa masalah operasional telah muncul yang menghambat penyelesaian tepat waktu. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pengiriman material yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam proyek pembangunan Gudang Logistik Polres Lamongan, dengan fokus pada peran kontraktor, supplier, konsultan, dan pemilik proyek. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara variabel independen (lingkungan kerja, keterlambatan material, peralatan, tenaga kerja, dan perubahan desain) dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap keterlambatan proyek, dengan nilai beta 0,455, diikuti oleh perubahan desain yang memiliki pengaruh positif meskipun kecil. Sementara itu, faktor lingkungan kerja, keterlambatan material, dan peralatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Untuk mengatasi keterlambatan, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam koordinasi antar pihak terkait, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih matang. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk meningkatkan pengelolaan proyek konstruksi dan mencegah keterlambatan yang tidak terduga pada proyek-proyek serupa di masa depan.



Keywords


Kain Tapis, Pemerintah Daerah, Ekspresi Budaya Tradisional

Full Text:

PDF

References


Eddy Damian. (2012). Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait. Bandung: Alumni.

Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari. (2014). Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Bandung: Alumni.

Julianda Indriaty. (2015). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Tesis Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, pustaka.unpad.ac.id.

Rita Puspawijaya Laslubiati. (2014). Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduaro Yang Memiliki Potensi Indikasi Geografis. Thesis Magister Hukum Unila.

Junaidi Firmansyah, M. Sitorus, R.A.Zubaidah, Suprihatin. (1996). Mengenal Sulaman Tapis Lampung. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.

Esther Helena Sinuraya dan Eko Wahyuningsih. (2005). Katalog Kain Tapis Koleksi Museum Negeri Propinsi Lampung “Ruwai Juraiâ€. Pemerinth Propinsi Lampung Dinas Pendidikan Propinsi UPTD Museum Negeri Propinsi Lampung “Ruwa Juraiâ€: Bandar Lampung.

Ahmad Surkati. (2012). Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah. Jurnal Mimbar, Vol. XXVIII, No. 1 Bulan Juni, 2012.

Bayangsari Wedhatami dan Budi Santoso. (2014). Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Law Reform UNDIP, Vol 9 Nomor 2 Tahun 2014.

Rohaini dan Nenny Dwi Ariani. (2017). Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia. Jurnal Fiat Justisia Vol.11 No.2 April-Juni 2017.

Mukti Fajardan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lawrence M. Friedman. (2001). American Law An introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa.

Harry C. Bredemeier. (1969). Law as an Integrative Mechanism dalam Vilhelm Aubert (ed) Sociology of Law. Penguin Books. Middlesex

Satjipto Rahardjo. (2008). Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru, TT.

Esmi Warassih Pujirahayu. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT. Suryandaru Utama.




DOI: https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.6789

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Meta-Yuridis



 

        

Creative Commons License

Jurnal Meta-Yuridis under Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://journal.upgris.ac.id/index.php/jp3.