IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK (PPD) TINGKAT SMA/SMK DI KOTA SEMARANG TAHUN 2012

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh harapan terhadap munculnya gambaran implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan khususnya dalam hal pelaksaanan atau implementasi PPD yang telah diterapkan di Kota Semarang sehingga dapat ditemukan?é?á kekurangan dan kelebihannya. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan konstribusi dan masukan kebijakan dan implementasi kebijakan PPD tingkat SMA/SMK sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi PPD tingkat SMA/SMK di Kota Semarang.

Hasil penelitian ?é?ámemberikan hasil sebagai berikut. Berkaitan dengan isi kebijakan PPD maka diperoleh beberapa hal pokok: a) kepentingan yang dipengaruhi PPD, bahwa pertama, kepentingan yang paling banyak dipengaruhi adalah kepentingan kelompok masyarakat miskin dalam warga miskin pada akses pendidikan yang diakui scara legal formal dalam Perwali Nomor 15 Tahun 2012 melalui kuota 20% bagi warga miskin di setiap sekolah; Kedua, perlunya pembobotan secara rinci dalam setiap tahapan penilaian di RSBI yang belum secara rinci diatur; Ketiga, ketidakkonsistenan peraturan walikota nomor 15 tahun 2012 pada bagian lampiran nomor I mengenai penilaian tahap pertama kaitannya dengan standar rata-rata nilai 5 mapel yang ditetapkan hanya sebesar 7,3 dan bukan 7,5; ?é?áKeempat nilai kemaslahatan (NK) yang juga berlaku bagi tenaga kependidikan jika dipaksakan sebenarnya kurang sesuai dengan UU Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005.?é?á b) derajat perubahan yang diharapkan, bahwa proses PPD menjadi lebih baik dengan pengadaan teknologi informasi sebagai media?é?á memperluas akses PPD sehingga PPD bisa berjalan secara lebih terbuka. c) pelaksanaan program/ kebijakan, bahwa pelaksanaan?é?á PPD?é?á terdiri dari panitia?é?á tingkat kota sebagai koordinator dan panitia tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana. Perlunya penambahan?é?á peran pengendalian yang juga harus terdapat pada penitia di tingkat satuan pendidikan dalam rangka memperbaiki mutu kerja kepanitian. d) sumber daya yang terlibat, Pemerintah Kota telah melaksanakan fungsinya sebagai regulator dalam rangka menjembatani banyak kepentingan tersebut secara baik.

Berkaitan dengan Implementasi Kebijakan PPD maka dapat dihasilkan beberapa temuan sebagai berikut: a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, bahwa Pertama, ketentuan seleksi tahap satuan yang memberikan point tambahan nilai dari hasil tes kelayakan piagam kejuaraan (NP) dapat membuka peluang kecurangan jika tidak diantispasi oleh panitia seleksi; kedua, berkaitan dengan kuota yang diperuntukkan bagi warga miskin diperoleh temuan bahwa calon peserta didik memanfaatkan peluang untuk diterima di RSBI me celah kuota ini; b) kepatuhan dan daya tanggap, bahwa pertama, dengan adanya Perwali yang mengatur tentang PPD dan mengikat satuan pendidikan, menyebabkan satuan pendidikan sangat berhati-hati dalam melaksanakan proses seleksi PPD karena proses menjadi transparan; kedua, kebijakan untuk memberikan bobot secara terintegrasi atas komponen-komponen penilaian?é?á menjadi sangat diperlukan untuk mengurangi potensi penyelewengan ?é?ápanitia atau pihak-pihak diluar satuan pendidikan untuk mencoba berbuat tidak jujur; ketiga, terdapat peningkatan yang signifikan atas kualitas PPD pada tahun 2012 ini. Hal ini ditandai dari sedikitnya jumlah pengaduan masyarakat atas pelaksanaan PPD yang diterima oleh Panitia Kota sebagai koordinator PPD.?é?á Saran yang dapat disampaikan bahwa perlunya perbaikan-perbaikan atas regulasi yang mengatur tentang PPD melalui Peraturan Walikota berdasarkan kajian ataupun temuan sehingga dapat semakin memperbaiki mutu pelaksanan PPD.

?é?á

Kata Kunci: PPD, Kebijakan, Implementasi