PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU
Abstract
Pembangunan gudang logistik Polres Lamongan, sebagai salah satu elemen infrastruktur publik, perlu dilakukan pengawasan dengan tingkat efisiensi yang tinggi untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian. Beberapa masalah operasional telah muncul yang menghambat penyelesaian tepat waktu. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pengiriman material yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam proyek pembangunan Gudang Logistik Polres Lamongan, dengan fokus pada peran kontraktor, supplier, konsultan, dan pemilik proyek. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara variabel independen (lingkungan kerja, keterlambatan material, peralatan, tenaga kerja, dan perubahan desain) dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap keterlambatan proyek, dengan nilai beta 0,455, diikuti oleh perubahan desain yang memiliki pengaruh positif meskipun kecil. Sementara itu, faktor lingkungan kerja, keterlambatan material, dan peralatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Untuk mengatasi keterlambatan, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam koordinasi antar pihak terkait, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih matang. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk meningkatkan pengelolaan proyek konstruksi dan mencegah keterlambatan yang tidak terduga pada proyek-proyek serupa di masa depan.
Full Text:
PDFReferences
Ardika, G., 2011, Pergeseran Nilai Masyarakat Tradisional Modern. Denpasar: Pustaka Larasan.
Byrd, E.T. 2007. Stakeholders in Sustainable Tourism Development and Their Roles: Applying Stakeholder Theory to Sustainable Tourism Development. Tourism Review. Vol. 62. No.2.
Hampton, Mark P., 2003, Entry Points for Local Tourism in Developing Countries: Evidence from Yogyakarta, Indonesia, Jstor (internet), 85 (2) hal. 85-101. (diakses 9 Oktober 2015).
Inskeep, Edward. 1991. Tourism Plannning “An Integrated and Sustainable Development Approachâ€. New York: Van Nostrand Reinhold.
Kartasasmita, G. 1997. Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat, Bappenas, Jakarta.
Lyons, M., C. Smuts, dan A. Stephens. 2001. Participation, Empowerment, and Sustainability: (How) Do The Links Work?. Urban Studies 38(8):1233-1251.
M. Anwas, Oos. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta.
Nasikun. 2001. Bahan Kuliah; Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Natori, Nasahiko (ed). 2001. A Guide Book for Tourism Based Community Development. Publisher APTE.
Pantin, D & Francis, J. 2005. Community Based Sustainable Tourism. UK: UWI-SEDU.
Putra, I Nyoman Darma dan I Gde Pitana, 2010. Pariwisata Pro-Rakyat; Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Rubin, Herbert J, dan Irene S. Rubin. 1992. Community Organization and Development, 2nd edition, Newyork : Macmilan Publik
Sastrayuda, Gumelar S. ( 2010). Hand out mata kuliah Concept Resort and Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengololaan Resort and Leisure. http://file.upi.edu.gumelar_s.go.id diakses pada 15 April 2015
Sunaryo, Bambang, 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
DOI: https://doi.org/10.26877/ep.v1i1.1831
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 EQUILIBRIA PENDIDIKAN : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi