FUNGSI RANCANGAN UNDANG- UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Roni luhukay

Abstract


Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk trobosan untuk menggantikan peraturan peraturan atau undang undang yang ada sebelumnya. hal ini tak terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh omnibus law itu sendiri. Sebagai suatu peraturan yang mengandung lebih dari satu muatan peraturan, Omnibus Law mampu dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi. penerapan Omnibus law dapat menyederhanakan peraturan dengan cara mencabut atau mengubah sejumlah Undang-Undang yang telah berlaku sebelumnya. Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, ketenagakerjaan menjadi salah satu klaster yang dibahas, Selain karena masih kurang sesuainya Undang Undang ketenagakerjaan dengan situasi dan perkembangan saat ini, Indonesia juga masih dihadapi dengan masalah lain berupa kurang kondusifnya iklim ketenagakerjaan, investasi dan iklim usaha serta belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Melalui Omnibus Law, pemerintah akan melakukan penyempurnaan substansi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.dengan mengatur pemenuhan hak konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 dengan mengatur Tenaga Kerja Asing, Outsourcing, Pemutusan Hubungan Kerja, Jam Kerja,dan upah minimum

Keywords


Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi

Full Text:

PDF

References


Latif Adam, Membangun Daya

Saing Tenaga Kerja Indonesia

Melalui Peningkatan Produktivitas,

Jurnal Kependudukan Indonesia,

Vol. 11 No. 2 Desember 2016, Hlm

Naskah Akademis RUU Cipta Kerja

Naskah Akademis RUU Cipta Kerja

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum

Dalam Praktek, Jakarta, Sinar

Grafika, 2008,hlm 14

Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar

Metode Penelitian Hukum, Jakarta,

Raja Grafindo, 2012, hlm. 16

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi &

Konstitusionalisme Indonesia, Edisi

Revisi, Konstitusi Press, Jakarta,

, hlm. 343

Persoalan disharmonisasi, tumpang

tindih dan tidak sesuai dengan

perkembangan zaman dan

perkembangan kebutuhan

masyarakat dapat dilihat dalam Bab

III Naskah Akademik ini

Aktieva Tri Tjitrawati, The Just Drug

Distribution In The Perspective Of

Welfare State, Mimbar Hukum,

Volume 25, Nomor 3, Oktober

, hlm. 2

Mikael Rostila, Social Capital an

Health Inequality in European

Welfare State, Palgrave Macmillan,

, London, hlm. 10, dalam

Aktieva Tri Tjitrawati, The Just Drug

Distribution In The Perspective Of

Welfare State, Mimbar Hukum,

Volume 25, Nomor 3, Oktober

hlm. 3

Lutfahasan, Bagi Saya, Omnibus

Law Merupakan Terobosan Positif,

https://www.kompasiana.com/nkurni

adi/5e1eaa9bd541df4777218302/be

rikan-kepastian-omnibus-lawketenagakerjaan-tingkatkankesejahteraan-pekerja-dan-doronginvestasi?page=all, diakses pada

tanggal 19 februari 2020, pukul

:30 wib.

M. Yamin, Naskah Persiapan UUD

: Risalah Sidang

BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara

RI, Jakarta, 1959,hlm 299

jimly Asshiddiqie, Hukum Tata

Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,

Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm

Philipus M. Hadjon, Perlindungan

Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi

Revisi, Peradaban, Jakarta, 2007,

hlm.91. (selanjutnyadisebut

Phillipus M. Hadjon II)

Sjachran Basah, Eksistensi dan

Tolok Ukur Badan Peradilan

Administrasi di Indoenesia, Alumni,

Bandung, 1985, hlm.3.

Jeremy Bentham, An Introduction to

the Principles Of Morals and

Legislation, Kitchener, Batoche

Books, 2000, Hlm 15




DOI: https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5621

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Meta-Yuridis