Penyusunan Peta Fungsi Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kaur, Bengkulu

Dhian Adhetiya Safitra; Hanik Susilawati Muamarah; Adhipradana Prabu Swasito

doi:10.26877/e-dimas.v12i4.6992

Penyusunan Peta Fungsi Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kaur, Bengkulu

Dhian Adhetiya Safitra, Hanik Susilawati Muamarah, Adhipradana Prabu Swasito

Abstract

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula berada di tangan pemerintah pusat, beralih ke pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Kaur, pengelolaan PBB-P2 dilakukan mulai tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 22 Tahun 2013. Sejak dikelola sampai dengan saat ini, telah terjadi beberapa kali rotasi petugas. Setiap pergantian petugas menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penetapan, pelayanan, maupun administrasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan identifikasi atas masalah yang sesungguhnya terjadi, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di masa pandemik COVID-19 dilakukan melalui wawancara secara daring mengunakan aplikasi konferensi video Zoom dan aplikasi percakapan WhatsApp. Wawancara dilakukan oleh tim pengabdi kepada Bidang PBB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur. Hasil wawancara dituangkan dalam dokumen Identifikasi Prosedur dan Kendala Penatausahaan PBB-P2 Kabupaten Kaur serta dokumen Peta Fungsi Penatausahaan PBB-P2. Kedua dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kabupaten Kaur dalam melakukan perubahan struktur organisasi, regulasi, pengembangan sistem informasi, maupun pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, agar siklus penatausahaan PBB dapat tetap dilaksanakan dengan baik.

Keywords

PBB-P2; administrasi pajak; peta fungsi

Full Text:

PDF

References

Madani, M. (2020). Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah Indonesia. Center for Open Science, 35.

Mulyadi, D. (2020). Kebijakan Otonomi Daerah Antara Harapan Dan Kenyataan. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 8(1), 17-26.

Pamuji, K. (2011). Implikasi Kebijakan “Pendaerahan” Pengelolaan PBB setelah Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1), 122-126.

Setiawan, I. (2018). Handbook Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Wahana Resolusi.

Weske, M. (2012). Business process management architectures." Business Process Management. Berlin, Heidelberg: Springer.

Novitasari, Puput dan Firdaus Hamta. (2017) Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus PBB-P2 Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam). Jurnal Equilibria, 4 (1), 1-42.

DOI: https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i4.6992