PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Joni Joni

doi:10.26877/e-dimas.v13i3.4155

PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENGENDALI FUNGSI DALAM PEMBANGUNAN LANJUTAN LABORATORIUM B2P2TOOT TAWANGMANGU

Joni Joni

Abstract

Pembangunan gudang logistik Polres Lamongan, sebagai salah satu elemen infrastruktur publik, perlu dilakukan pengawasan dengan tingkat efisiensi yang tinggi untuk mendukung kebutuhan operasional kepolisian. Beberapa masalah operasional telah muncul yang menghambat penyelesaian tepat waktu. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keterlambatan dalam pengiriman material yang sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam proyek pembangunan Gudang Logistik Polres Lamongan, dengan fokus pada peran kontraktor, supplier, konsultan, dan pemilik proyek. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda untuk menentukan hubungan antara variabel independen (lingkungan kerja, keterlambatan material, peralatan, tenaga kerja, dan perubahan desain) dengan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap keterlambatan proyek, dengan nilai beta 0,455, diikuti oleh perubahan desain yang memiliki pengaruh positif meskipun kecil. Sementara itu, faktor lingkungan kerja, keterlambatan material, dan peralatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Untuk mengatasi keterlambatan, penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam koordinasi antar pihak terkait, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan perencanaan yang lebih matang. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk meningkatkan pengelolaan proyek konstruksi dan mencegah keterlambatan yang tidak terduga pada proyek-proyek serupa di masa depan.

Keywords

literacy; local wisdom; natural and social science; wordwall

Full Text:

PDF

References

Agusliansyah, K. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. E-Journal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1785-1796.

Arianingrum, H.P. & Satlita, L., (2017). Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Negeri Yogyakarta.

Austin, J.E., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2006), Social Entrepreneurship and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?, Entrepreneurship Theory & Practice, 30(1), 1-22.

Dees, G. (1998). The meaning of social entrepreneurship. Paper funded by the Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, available at: www.fntc.info/ï¬les/documents/pdf (accessed 2008).

Dewo, P. (2018). Saat Ini Jumlah Bumdes Telah Meningkat Menjadi 39.000. https://nasional.kontan.co.id/news/saat-ini-jumlah-bumdes-telah-meningkat-menjadi-39000

Moleong, L.J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Offset.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Puspitawati, H. (2015). Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia.

Suryanto, R. (2018). Peta Jalan Bumdes Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi Desa. Makalah. Bumdes.id.

Swandari, N.K.A.S, Setiawina, N.D., & Marhaeni, A.A.I.N. (2017). Analisis Faktor-faktor Penentu Kinerja Karyawan BUMDes di Kabupaten Jembrana. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 1365-1394.

Universitas Brawijaya. (2007). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Malang: Universitas Brawijaya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

DOI: https://doi.org/10.26877/e-dimas.v13i3.4155